Headlines News :

Latest Post

MP3EI Adalah Megaproyek Imperialisme AS Menyelesaikan Krisis

Written By Front Mahasiswa Nasional on Sabtu, 12 April 2014 | 04.38


Situsi krisis Imperialisme AS yang semakin akut dan kronik, dijawab dengan menciptakan berbagai regulasi yang menindas dan menghisap sebagai upaya mempercepat agar keluar dari krisis yang mengerogoti sistem masyarakat yang busuk dan lapuk tersebut. Di negeri-negeri Imperialisme bahkan di negeri setengah jajahan seperti Indonesia, berbagai paket kebijakan dipaksakan untuk meyegarkan perekonomian Imperialisme AS dengan melipatgandakan penghisapan atas sumber daya alam dan manusia. Eksploitasi terhadap alam dan manusia meningkat yang merupakan konskuensi dari krisis yang dialami imperialisme AS. Sebab  jalan utama bagi Imperialisme AS dalam memulihkan krisis adalah dengan meningkat penghisapan dan penindasan terhadap rakyat dunia. Skema neoliberalisme melalui liberalisasi, privatisasi, deregulasi, pencabutan subsidi, pengetatan anggaran belanja, menjadi andalan utama imperialisme memulihkan krisis. Akan tetapi sebagaimana analisa kita, bahwa sistem neoliberalisme yang diterapkan oleh Imperialisme AS terhadap dunia khususnya Indonesia, adalah sistem yang gagal, yang tentu memperdalam kesengsaraan bagi rakyat.

Masyarakat Indonesia setengah jajahan dan setengah feodal yang didominasi oleh imperialisme dan feodalisme, yang dipimpin oleh  pemerintahan bersama (boneka) antara borjuasi komprador, tuan tanah besar dan kapitalisme birokrat yang saat ini masih dipimpin SBY, semakin menunjukkan ketertundukkannya pada tuannya Imperialisme AS. Di saat imperialisme AS jatuh pada jurang krisis global, negara setengah jajahan khususnya Indonesia menjadi sasaran utama bagi imperialisme AS untuk memulihkan krisisnya. Bahkan dalam 2013 seluruh pertemuan regional, internasional mulai dari MDG’s, APEC dan WTO diadakan di Indonesia, yang keseluruhannya bertujuan untuk semakin menstimulus penguasaan atas bahan dasar murah, tenaga kerja murah, tempat pemasaran yang luas dan eksport kapital dalam bentuk investasi dan utang. SBY tentu “bangga” diunjuk sebagai kacung dalam menyukseskan misi jahat imperialisme AS tersebut. Indonesia sebagai negara yang strategis di Asia, dijadikan imperialisme AS sebagai bonekanya yang baik untuk melanggengkan kepentingan imperialisme AS dalam mempertahankan dominasi atas ekonomi, politik, budaya dan militer di Asia atau dunia. Dan kebijakan MP3EI pun lahir dari gagasan imperialisme AS sebagai upaya untuk menyelesaikan krisis global 2008 sampai sekarang yang langsung menyerang tubuh Imperialisme AS.

Dalam tulisan ini, kita akan membahas manifestasi ketertundukan Indonesia atas penyelamatan krisis yang dialami tuannya imperialisme AS. Bentuk neoliberalisme yang diajalankan imperialisme AS di Indonesia tentu akan meningkatkan perampasan besar-besaran atas sumber daya alam Indonesia melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (bahasa Inggris: Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development) dengan singkatan MP3EI adalah sebuah pola induk perencanaan ambisius dari pemerintah Indonesia yang digembar-gemborkan dapat mempercepat sebuah perluasan pembangunan ekonomi dan disebut-sebut juga dapat mendorong pemerataan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.[1]

Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ini akan akan dikembangkan berdasarkan demografi dan kekayaan sumber daya alam, dan dengan keuntungan geografis masing-masing daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah membentuk sebuah Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) pada 20 Mei 2011 yang merupakan sebuah lembaga yang melakukan koordinasi untuk pelaksanaan MP3EI. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 4 dari Perpres RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Lembaga ini langsung diketuai oleh Rejim Boneka Imperialisme AS, SBY.

Percepatan dan perluasan pembangunan dilakukan melalui pengembangan delapan program utama yang terdiri atas 22 kegiatan ekonomi utama. Strategi pelaksanaan MP3EI adalah dengan mengintregasikan tiga elemen utama, [2]yaitu (1) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di enam Koridor Ekonomi (KE) Indonesia, yaitu KE Sumatera, KE Jawa, KE Kalimantan, KE Sulawesi, KE Bali–Nusa Tenggara, dan KE Papua–Kepulauan Maluku; (2) memperkuat konektivitas nasional yang terintregasi secara lokal dan terhubung secara global (locally integrated, globally connected); (3) memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan iptek nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Sesuai dengan yang dicanangkan, ketiga strategi utama itu dilihat dari perspektif penelitian perguruan tinggi sesuai dengan cabang keilmuan di setiap perguruan tinggi tersebut, dan sumberdaya alam (SDA) yang berada dalam setiap koridor terkait. Tentu dapat kita nilai bahwa tujuan dari MP3EI senada dengan perintah tuannya yang mempunyai kepentingan untuk menguasai seluas-luasnya sumber daya alam Indonesia dengan berbagai megaproyek.

Kita ketahuai bersama bahwa Indonesia masih menjadi salah satu produsen besar di dunia untuk berbagai komoditas[3] atas bahan dasar bagi imperialisme, antara lain kelapa sawit, kakao (produsen terbesar kedua di dunia), timah, nikel, dan bauksit serta komoditas unggulan lainnya seperti besi baja, tembaga, karet, dan perikanan. Indonesia juga memiliki cadangan energi yang sangat besar seperti batu bara, panas bumi, gas alam, dan air yang sebagian besar untuk mendukung industri imperialisme AS dan sekutunya seperti tekstil, perkapalan, peralatan transportasi, dan pangan.
Dengan pembagian 6 koridor yang tersebar di wilayah Indonesia, tentu akan memasifkan masuknya arus modal dari negeri imperialisme. Tentu megaproyek yang dikembangkan dengan mengandalkan investasi imperialisme, mulai dari pengembangan perkebunan, pertanian, pariwisata pertambangan, infrastuktur. Adapun persebaran prioritas dari 6 koridor dapat dilihat di bagan berikut[4];

Menurut kacung SBY Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, pemerintah akan mengembangkan proyek-proyek MP3EI sampai dengan tahun 2025. Pada tahun 2013-2014 Pemerintah menargetkan beberapa proyek MP3EI yang bisa segera dijalankan. Proyek-proyek tersebut diperkirakan membutuhkan dana dengan total investasi sebesar Rp. 4.000 triliun[5].  Sementara itu Sejak di luncurkan pada 27 Mei 2011 hingga Desember 2012 sebanyak 184 proyek telah mulai dibangun (di-groundbreaking) dengan investasi Rp. 624 triliun[6]. Hal ini menunjukkan bahwa MP3EI, akan semakin mengilusikan pembangunan di Indonesia yang nyatanya ditopang oleh Investasi imperialisme sebagai sasaran empuk eksport kapital  mereka untuk meraup keuntungan baik dari penguasaan atas perkebunan, pertambangan, pariwisata ataupun pembangunan infrastuktur.
Rejim SBY bersama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mengadakan Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) di tahun 2013 silam, untuk menarik calon-calon investor, khususnya untuk sektor infrastruktur.[7] Rejim SBY lagi-lagi menunjukkan pelayanan yang prima bagi imperialisme.
Berbagai kerjasama pun sudah ditandatangi oleh Rejim SBY untuk megaproyek MP3EI. Total Investor asing  pada 2013 saja sudah mencapai 302 perusahaan. Sekitar 16 di antaranya, merupakan investor yang berasal dari wilayah ASEAN, sedangkan sebagian besar didominasi oleh imperialisme AS beserta sekutunya. Pemerintah boneka dan Tuannya Imperialisme AS menandatangani nota kesepahaman kerjasama investasi untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kerjasama investasi tersebut adalah mencakup 13 sektor dari 22 sektor MP3EI. Bahkan imperialisme AS melakukan pelatihan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bertujuan melahirkan tenaga kerja yang patuh dan efektif  untuk mendatangkan keuntungan yang besar bagi mereka. Sementara imperialisme cina ada  53 perusahaan menguasai megaproyek MP3EI di berbagai sektor. Sedangkan investor kemudian  datang dari dari Korea dan Jepang, yang sampai mencapai 81 kontraktor menguasai megaproyek MP3EI di Indonesia. [8] Kemudian tanpa malu-malu SBY mengundang pelaku bisnis Australia yang terhimpun dalam Australia-Indonesia Business Council (AIBC) untuk turut serta dalam mega proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), terutama dalam penguatan ketahanan ekonom.[9] Megaproyek dari MP3EI tidak terlepas dari instrumen Imperialisme AS yakni, WTO, IMF dan WORD BANK untuk terlibat menyuntikan dana investasinya[10].
Proyek MP3EI dijalankan ditengah-tengah perampasan tanah, upah dan kerja. Ada kaum tani, masyarakat adat, suku minoritas yang tinggal di dalam dan sekitar wilayah-wilayah proyek. Mereka berdiam di atas tanah-tanah adat atau ulayat. Walhasil, Pemerintah harus berhadapan dengan masyaraka adat ketika ingin mendapatkan tanah tersebut. Dalam kasus MIFEE di Merauke, proses mendapatkan tanah adat melalui perampasan tanah yang dilakukan  The Saudi Bin Laden Group melalui Rejim fasis SBY dengan tindakan pengusiran, kekerasan dan tipu daya terhadap masyarakat adat. Dan konflik agraria beriringan dengan penetapan MP3EI semenjak 2011 yang berimplikasi atas meningkatnya perampasan tanah di Indonesia. Tahun 2013, konflik agraria dalam persebarannya berdasarkan sektor sepanjang  tahun adalah  sebagai  berikut;  [11]sektor perkebunan sebanyak  180 konflik (48,78%), infrastruktur 105 konflik (28,46%), pertambangan 38 konflik (10,3%), kehutanan 31 konflik. Dengan melihat data konflik agraria tersebut, diharapkan pemerintah selanjutnya dapat melakukan langkah cepatdan tepat untuk menangani permasalahan ini.
Dengan demikian semakin terang bagi kita apa yang menjadi Tujuan dan dampak dari Megaproyek MP3EI terhadap rakyat Indonesia adalah;
1.      MP3EI sebagai Megaproyek yang meningkatkan penghisapan dan penindasan terhadap rakyat Indonesia oleh Imperialisme, Borjuasi komprador dengan penguasaan seluruh wilayah baik melalui pernguasaan atas perkebunan, pertanian, pertambangan, perikanan, pariwisata dan pembangunan Infrastuktur.
2.      Megaproyek MP3EI dibangun atas dasar Investasi imperialisme sebagai wujud nyata dari  “kepentingan imperiailisme” di Indonesia melalui eksport kapital di Indonesia. Namun MP3EI kita nilai kompleks mewakili kepentingan imperialisme di negara setengah jajahan, Indonesia yakni untuk bahan dasar murah melalui penguasaan perkebunan, pertanian, pertambangan dan pariwisata. Kemudian tempat pemasaran melalui latar belakang dari MP3EI yakni untuk konektivitas pemasaran atau sirkulasi percepatan persebaran barang-barang produksi Imperialisme khususnya AS.
3.      MP3EI yang disebut-sebut sebagai upaya untuk mendistribusikan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia baik barat dan timur, adalah legitimasi dan doktrin sampah dari pemerintah boneka SBY. Sebab persebaran pembangunan MP3EI selain bertujuan mendatangkan keuntungan bai imperialisme dan borjuasi komprador, bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas bagi aktivitas sirkulasi modal. Seperti pembangunan infrastuktur jalan tol, bandara, pelabuhan, semuanya bertujuan untuk efisiensi dan efktifitas untuk menopang proses produksi mereka dan pendistibusian barang.  Kemudian megaproyek atas pembangunan Infrastuktur di Indoesia, menjadi sangat mengiurkan bagi Imperialisme untuk berinvestasi. Jadi, jelas bahwa Infrastuktur yang mencegangkan, semua tidak bermanfaat sama sekali bagi rakyat.
4.      MP3EI akan memasifkan perampasan Upah, tanah dan Kerja. Semakin meningkatnya monopoli dan perampasan atas tanah menjadi dampak utama atas pembangunan megaproyek MP3EI, sehingga kaum tani, masyarakat adat, suku minoritas akan semakin kehilangan akses atas tanah di Indonesia. Sedangkan MP3EI yang disebut meningkatkan upah buruh, tentu adalah propaganda busuk dari imperialisme melalui bonekanya SBY. Sebab watak dari imperialisme adalah ekspolitasi terhadap buruh. Artinya MP3EI adalah akan semakin mempertahan politik upah murah di Indonesia.  Dan MP3EI yang disebut sebagai usaha untuk menyediakan lapangan pekerjaan adalah sampah yang bersandarkan kebusukan. Lapangan kerja tentu akan semakin sempit akibat perampasan tanah dan upah yang semakin masif. Bahkan proyek-proyek MP3EI itu hanya kecil membuka lapangan kerja dari lowongan menjadi buruh kebun musiman, buruh bangunan, dan lain-lain
5.      MP3EI semakin meningkatkan kekerasan dan tindakan fasis SBY terhadap kaum tani, masyarakat adat, suku minoritas dan seluruh rakyat Indonesia. Cara-cara kekerasan atau tindakan fasis baik secara terbuka dan tertutup, menjadi cara bagi Rejim Boneka menjalankan Megaproyek MP3EI. Sebab MP3EI ini sudah pasti mendapatkan tantangan keras dari rakyat akibat dari perampasan tanah, upah dan kerja di Indonesia.
Oleh karena iu, seluruh tingkatan Organisasi FMN harus mempropagandakan dan mengkampanyekan pada mahasiswa, rakyat atas kebusukan dan kejahatan dari MP3EI sebagai Megaproyek dari Imperialisme AS untuk menyelesaikan krisis. Ayo, Ayoo Belajar, Berorganisasi dan Berjuang.



[2] http://www.lppm.itb.ac.id/wp-content/uploads/2013/02/Panduan-MP3EI-2013.pdf, Diakses pada tanggal 11/04/2013, Pukul 07.19 WIB
[3] http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam, Diakses pada tanggal 10/04/2014, Pukul 13.56 WIB
[4] http://kp3ei.go.id/in/main_ind/news/48/73/15, diakses pada tanggal 10/04/2014, Pukul 12.34 WIB
[6] http://kp3ei.go.id/in/main_ind/news_detail/48/73/1553, Diunduh pada tanggal 11/04/2014, Pukul 09.20 WIB
[7] http://kp3ei.go.id/in/main_ind/news_detail/48/73/1556, Diakses pada tanggal 11/04/2014, Pukul 09.13 WIB
[8] http://kp3ei.go.id/in/main_ind/news_detail/48/73/1583, Dikses pada tanggal 11/04/2014, Pukul 09.23 WIB
[9]http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2012/07/03/8096.html, Diakses pada tanggal 11/04/2014, Pukul 09.28 WIB
[10] Salamudin Daeng. Manipulasi Kapitalisme Atas Krisis Infrastuktur. Artikel dalam Jurnal Free Trade Watch, IGJ, Jakarta, Edisi Oktober 2012, Hal.6

Aksi Demontrasi Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Bandung; "Menolak Cuti paksa yang dilakukan oleh Kampus UPI"

Written By Front Mahasiswa Nasional on Selasa, 08 April 2014 | 06.17

Selasa (7/4/14), puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa UPI melakukan aksi massa menolak kebijakan cuti paksa yang diterapkan oleh kampus UPI. Aksi protes tersebut salah satunya dipicu oleh adanya 6 (enam) orang mahasiswa yang dicutikan secara paksa karena tidak sanggup membayar biaya kuliah. Oleh massa Aksi, kebijakan tersebut dinilai merugikan mahasiswa dan secara langsung mengancam sebagian besar mahasiswa UPI akan mengalami kasus serupa, sekaligus menyebabkan banyak calon mahasiswa yang terancam tidak bisa mengenyam bangku perkuliahan akibat biaya registrasi yang teramat mahal.

Pernyataan Sikap Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional: Mengecam Tindakan Represifitas Pemerintah Indonesia (KJRI) Terhadap Erwiana

Written By Front Mahasiswa Nasional on Senin, 07 April 2014 | 10.45


Pernyataan Sikap Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional

Mengecam tindakan represif yang dilakukan KJRI-Hongkong kepada Erwiana
Berikan keadilan serta perlindungan untuk Erwiana dan seluruh Buruh Migrant Indonesia

Erwiana, TKI berusia 22 tahun asal Desa Pucangan, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada (7/4/14) mendapatkan panggilan dari pengadilan Hongkong untuk memenuhi penyidikan terkait kasus penyiksaan yang menimpa dirinya. namun dalam perjalanannya tidak berjalan mulus seperti apa yang diharapkan, tiket Erwiana tidak diberikan sejak awal meski sudah ditanyakan berkali-kali. Baru hari Minggu kemarin, staff KJRI-HK baru datang ke Ngawi (kediaman Erwiana) untuk memberi tiket sekaligus menjemput Erwiana dan Bapaknya. Awalnya Erwiana menolak karena sudah berencana berangkat dini hari bersama rombongan (pengacara dan pendamping), tapi team KJRI mengancam tidak akan bertanggung jawab jika Erwiana tetap memilih berangkat bersama Rombongan.

Pernyataan Sikap Pimpinan Pusat FMN ; SBY Tidak Tegas Selamatkan Satinah

Written By Front Mahasiswa Nasional on Selasa, 01 April 2014 | 10.01




Sampai sekarang,  nasib Satinah BMI asal Semarang yang terancam hukuman pancung di Arab Saudi belum jelas kepastiannya. ApakahSatinah harus menghadapi hukuman pancung pada tanggal 3 April 2014 atau masih bisa menghirup udara sampai 2016 sebagaimana rumor yang masih simpang siur. Tersiar berita bahwa pemerintah berhasil mengundur hukuman pancung Satinah sampai 2016 dengan membayar denda cicilan sebesar 15 Milyar. Namun pada tanggal 31 Maret 2014 berdasarkan paparan dari Gatot Kepala BNP2TKI, menyebutkan penundaan eksekusi Satinah belum pasti  (Sumber:Nefos News).  Sementara pemberitaan dari Kemenlu menyebutkan bahwa Hukuman Pancung Satinah diundur sampai 2 Tahun (Sumber: Liputan6)

Dari peristiwa ini, kami sangat menyayangkan sikap pemerintah yag tidak tegas dalam upaya membebaskan Satinah dari Hukuman Pancung. Tentu rakyat Indonesia khususnya satinah beserta keluarga yang selama ini telah berjuang “Save Satinah”, dibuat binggung sekaligus miris atas sikap tidak tegas dari SBY. Ketika pun betul pengunduran Hukuman Pancung Satinah sampai 2016, tentu ini bukan menjadi solusi yang cerdas diambil oleh pemerintah, apalagi melalui pencicilan diyat. FMN menuntut agar Satinah beserta seluruh Buruh Migran lain yang terancam hukuman mati di Luar Negeri untuk segera terbebaskan. Ketua Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional, Rachmad P Panjaitan menyebutkan bahwa “SBY selaku Kepala Negara/Pemerintah harus sigap dalam menyelesaikan kasus warga negaranya yang sedang terancam hukuman mati. Bahkan kami meilai SBY tidak sedikit pun menujukkan kepekaannya dalam menyelesaikan kasus Satinah. Ia selalu membelah diri mengatakan telah optimal untuk membebaskan hukuman mati Satinah, padahal SBY hanya sebatas mengirim surat kepada Raja Arab,” Ujar Rachmad.

FMN yang bergabung dengan “Jaringan Save Satinah” yang di dalamnya terdapat organisasi masyarakat sipil/Individu seperti; Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Migran Care, Migran Institute, Komnas Perempuan, Jala PRT, Komisi Aksi Perempuan, GSBI, INDIES, LBH Jakarta, Melanie Subondo, Fadly Padi, Julia Peres  dan lain-lain. Tadi Sore (01/04/2014) di Bundaran HI, melakukan Doa “Bersama Lintas Agama”. Tujuan dari Doa Lintas Agama ini digelar untuk mendoakan Satinah agarb terbebas dari Hukuman mati dan meminta agar  SBY serius dan tegas membebaskan Satinah.
Jakarta, 01/04/2014

Hormat Kami,


Tri Mulyono
Ka. Deprt. Pelayanan Rakyat & Kampanye

Mengecam tindakan Anti Demokratis SBY atas Penangkapan Pimpinan FMN Lampung Tadi pagi

Written By Front Mahasiswa Nasional on Selasa, 25 Maret 2014 | 23.47




SBY sekali lagi menunjukkan tindakan anti demokratisnya melalui penangkapan dua aktivis FMN Cabang Lampung yang sedang melakukan Aksi damai di depan Universitas Lampung (UNILA) tadi pagi (26/03/2014) . Berdasarkan info yang didapatkan dari lapangan, FMN Cabang Lampung Menggelar aksi damai dalam menyikapi penolakan kedatangan SBY ke Lampung sebagai juru kampanye. Aksi damai dimulai kira-kira pukul 11.30 di depan Unila dengan melakukan orasi yang berisikan penolakan atas kedatangan SBY ke Lampung sebagai Jurkam untuk mempromosikan janji-janji lama. FMN Cabang Lampung dalam orasinya menyesalkan kedatangan SBY ke Lampung  bukan menjadi Presiden untuk menyelesaikan persoalan rakyatnya, tapi malah menjadi Jurkam  yang menjual janji-janji lamanya yang tak ubahnya gagal di masanya, ujar “Raja Nainggolan”.  Akan tetapi aksi damai tersebut harus dinodai dengan penangkapan dua aktivis FMN Cab. Lampung (Raja & Agung) oleh Kapolresta Lampung. Ini adalah salah-satu bentuk tindakan refresitas melalui pembungkaman nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Pembubaran aksi yang berujung pada penangkapan dua aktivis FMN Cab. Lampung adalah pemberangusan hak untuk menyampaikan pendapat serta tindakan refresif Negara. Hal ini tentu telah  menciderai sistem demokrasi yang selalu didegung-degungkan SBY. Oleh Karena itu kami dari Pimpinan pusat FMN Menyampaikan Sikap tegas atas Penangkapan Dua Aktivis FMN Cabang Lampung dalam Menyikapai penolakan Kedatangan SBY Sebagai Jurkam Ke Lampung Sebagai Berikut;

1.       Mengutuk dan mengecam tindakan SBY-Kapolresta Bandar Lampung yang membubarkan serta menangkap dua aktivis FMN Cabang  Lampung.
2.       Segera bebaskan Dua aktivis FMN Cab. Lampung Sekarang Juga
3.       Menolak tindak kekerasan, pembubaran dan penangkapan dalam menyampaikan aspirasi.
4.     Menyayangkan Sikap SBY lebih memilih menjadi Jurkam Parpol daripada memimpin RI di Akhir Pemerintahannya.
5.       Menyerukan Kepada Seluruh jajaran FMN Secara Nasional baik di tingkatan Wilayah, Cabang dan Ranting untuk segera mengeluarkan pernyataan sikap dan melakukan aksi pembebasan kawan FMN Cab. Lampung.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat, atas perhatiannya dan demi tegakknya demokrasi di Indonesia, kami ucapkan terima kasih. 

Jakarta, 26 Mei 2014
Hormat Saya,

Ketua Pimpinan Pusat FMN


Rachmad P Panjaitan

 
Support : PP FMN | WANS KOM | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger