Headlines News :

Latest Post

Menuju Hardiknas 02 Mei 2014-Gelorakan Perjuangan Atas Pencabutan UU PT dan Penghapusan UKT

Written By Front Mahasiswa Nasional on Kamis, 24 April 2014 | 07.11



         


           Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 02 Mei sebagai hasil kemenangan sejarah panjang rakyat Indonesia menentang diskriminasi pendidikan oleh colonial belanda di Indonesia. Pada Masa colonial Belanda , pendidikan hanya diperuntukkan bagi bangsa Belanda dan keturunan Priyayi (bangsawan dan tuan tanah local). Pendidikan dijadikan sebagai alat legitimasi untuk mempertahankan kekuasaaan Belanda atas Indonesia untuk menghisap dan menindas alam dan rakyat Indonesia. Adapun politik etis yang salah-satunya mengatur tentang pendidikan adalah sebuah kebohongan sejarah sebagai politik balas budi dengan dalih memberikan pendidikan bagi seluruh rakyat. Sebab pendidikan masa itu masih saja ditujukan untuk bangsa colonial dan keturunan priyayi. Bahkan pendidikan masa itu, masih mempertahankan paradigma pendidikan  bagi Negara-negara Inlander (terjajah). Sehingga pendidikan masa itu bukan sebagai alat pembebasan rakyat dari colonial, namun pendidikan dijadikan sebagai institusi yang mempertahankan kepentingan Belanda untuk terus menghisap dan menindas rakyat. Namun demikian pentingnya posisi pendidikan dalam bangsa dan negara Indonesia ini, sehingga  terukirnya momentum Hari Pendidikan Nasional, setiap tanggal 2 Mei sebagai hasil perjuangan rakyat Indonesia.
Sejarah pun berkembang, namun wajah pendidikan di Indonesia masih saja sama dengan pendidikan yang telah lama berlangsung. Masalah pendidikan bahkan menjadi arena liberalisasi, komersialisasi dan privatisasi dari borjuasi komprador, tuan tanah, kapitalis birokrat yang dipersembahkan bagi tuannya Imperialisme yang anti rakyat. Tujuan pendidikan telah melenceng jauh dari cita-cita mulianya untuk membebaskan manusia Indonesia dari penjajahan Imperialisme dan Feodalisme yang terbelakang[1]. Hingga saat ini, pendidikan bahkan ditujukan untuk merawat dan melanggengkan sistem tua setengah jajahan dan setengah feodal yang telah terbukti menindas dan menyengsarakan rakyat Indonesia.
Faktanya bahwa, dari sekian kali pergantian rezim, pendidikan justeru tidak pernah terlepas dari kepentingan Imperialisme[2] dan borjuasi komprador[3] di dalam negeri, baik kepentingan secara Ekonomi: institusi yang berorientasi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Menjadikan institusi pendidikan menjadi lembaga bak perusahan yang menerapkan liberalisasi, komersialisasi dan privatisasi. Dengan demikian berdampak pada pendidikan yang mahal dan hanya berorientasi menciptakan tenaga kerja yang murah., Secara Politik: Sebagai mesin yang melahirkan analisis-analisis yang menguatkan, melegitimasi atau bahkan melahirkan suatu kebijakan Pemerintah yang mengabdi kepada Imperialisme dan feodalisme, dan secara Kebudayaan:  Pendidikan sebagai corong propaganda, sebagai salah satu sandaran bagi Imperialisme dalam mentransformasikan ide dan kepentingannya, yang sesungguhnya bertentangan dengan kepentingan rakyat.
Kondisi pendidikan tinggi pun semakin jatuh pada skema Imperialis. Undang-undang pendidikan tinggi sebagai payung hukum mengaplikasikan secara komprehensif pendidikan tinggi sebagai intitusi yang otonom sebagai bentuk lepasnya tanggung jawab Negara atas pendidikan. Berbagai persoalan pun dilahirkan UU Dikti. Mulai dari biaya pendidikan tinggi yang mahal, diskriminasi, anti demokrasi, kualitas pendidikan yang rendah, sempitnya akses rakyat atas pendidikan dan masih banyak lagi. Bahkan yang paling nyata mendapatkan Protes dari mahasiswa di perguruan-perguruan tinggi adalah pemberlakuaan UKT sebagi amanat dari UU Dikti. UKT meniscayakan kenaikan biaya pendidikan tinggi dari tahun ke tahun sebab UKT akan menghitung setiap mahasiswa baru yang masuk ke perguruan tinggi dengan logika pasar (inflasi dan kenaikan harga-harga).
Oleh karena itu kami dari Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN) Mengajak seluruh jajaran organisasi FMN beserta elemen mahasiswa dan masyarakat luas untuk Menggelorakan perjuangan dalam momentum Hardiknas 02 Mei 2014 Sebagai estapet perjuangan dalam mewujudkan Pendidikan yang Ilmiah, Demokratis, mengabdi kepada rakyat serta pendidikan yang anti terhadap Imperialisme dan Feodalisme.
Pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti , pikiran (intellect) dan keselarasan dengan alam dan masyarakatnya – Ki Hajar Dewantara”.


Rachmad P Panjaitan
Ketua PP FMN




[1] Lihat: Program Perjuangan FMN 2014-2016, Paragraf I
[2] IMPERIALISME: Kapitalisme monopoli, yakni Fase akhir atau puncak tertinggi dari sistem kapitalisme. Secara esensial, didalam fase inilah watak dari sistem kapitalisme semakin nyata (Eksploitatif, Akumulatif dan Ekspansif) yang tercermin dalam hubungan produksinya yang semakin anarkis dan brutal dalam menghisap rakyat,-R. Kamus Progressif, Buletin Gelora, tentang Imperialisme. 
[3] BORJUASI BESAR KOMPRADOR, Yakni pengusaha yang terhubung lansung dengan kapitalisme monopoli (Imperialisme)

Selamat Hari Kartini, Perempuan Bangkit Melawan Penindasan Dengan Jalan Berorganisasi

Written By Front Mahasiswa Nasional on Senin, 21 April 2014 | 06.04



Raden Adjeng Kartini (lahir di Jepara, Jawa Tengah, 21 April 1879 – meninggal di Rembang, Jawa Tengah, 17 September 1904 pada umur 25 tahun) atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini [1]adalah seorang tokoh suku Jawa dan Pahlawan Nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Hari lahirnya Kartini kemudian ditetapkan untuk diperingati setiap tahun sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini.

Beberapa karya-karya kartini sebut saja Surat-surat kartini yang bertemakan tentang bangsa, Negara, nasionalisme, feminisme tentu menjadi inspirasi bagi rakyat Indonesia khususnya bagi perempuan Indonesia untuk mengambil perasan pengalaman praktek kartini yang maju. Walau ia berlatar belakang priyayi, namun ia tetap mempunyai sikap untuk melawan segala bentuk penindasan yang dilancarkan oleh Belanda terhadap Indonesia.  Perempuan Indonesia yang mengalami penindasan budaya feudal patriarchal dan liberal machoisme [2]akibat masyarakat setengah jajahan setengah feudal. Kartini sudah menunjukkan bentuk-bentuk perlawanannya. Mulai dari mengencarkan kampanye pendidikan terhadap kaum inlander rakyat Indonesia khususnya perempuan sebagai salah-satu bentuk perlawanan terhadap budaya diskriminasi yang dialami oleh perempuan Indonesia.

Kutipan Buku sastrawan besar Pramoedya Ananta Toer tentang “Panggil  aku Kartini saja” [3]menjelaskan Kartini meminta agar dia dipanggil tanpa gelar kebangsawanannya, panggil aku Kartini saja, begitu tulis Kartini dalam sebuah suratnya, suatu kemajuan berpikir dan bertindak yang dilakukan bangsawan Jawa pada masa itu. Dalam surat yang lain Kartini menulis Sebagai pengarang, aku akan bekerja secara besar-besaran untuk mewujudkan cita-citaku, serta bekerja untuk menaikkan derajat dan peradaban rakyat kami”. Memang Kartini dapat dijadikan sebagai inspirasi rakyat Indonesia khususnya kaum perempuan untuk berjuang atas diskriminasi yang dialami baik secara ekonomi, politik, social-budaya.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa feodal patriarchal dan liberal machoisme masih menyarang di Indonesia. Bentuk-bentuk diskriminasi dan kekerasaan tentu dapat ditemukan di kampus pula. Seperti rendahnya partisipasi pendidikan perempuan mengecap pendidikan khususnya dari perempuan pedesaan, menunjukkan masih eksisnya diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia untuk memberi ruang dalam mengakses pendidikan. Selain itu, di sekolah dan perguruan tinggi dalam kehidupan berorganisasi yang semestinya menjadi hak setiap pelajar dan mahasiswa, perempuan masih enggan untuk terlibat aktif belajar dan berjuang di dalamnya. Tentu hal itu akibat budaya yang menganggap bahwa perempuan harus dipimpin oleh kaum laki-laki. Sehingga kaum perempuan terjebak dalam budaya  lama yang menindas perempuan Indonesia.

Demikian pula di sector rakyat. Perempuan yang bekerja di pabrik masih mengalami diskriminasi dan perampasan hak atas posisinya sebagai pekerja. Mulai dari perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan, tidak mendapatkan cuti haid dan hamil serta hak untuk mendapatkan waktu untuk memberikan kasih saying pada anak atau keluarganya. Di desa-desa, perempuan pun mengalami diskriminasi dan penghisapan yang mendalam. Rendahnya pendidikan, kesehatan, upah yang diterima serta tingginya angka KDRT dan perceraian yang dialami kaum permpuan. Seperti itu juga Buruh migrant Indonesia yang bekerja di luar negeri yang mayoritas perempuan. Berita selalu menanyangkan bagaimana buruh migrant mengalami kekerasan fisik-seksual oleh majikan, ancaman hukuman mati, perampasan upah. Namun kita menyadari bahwa semua persoalan yang dialami oleh perempuan Indonesia akibat rendahnya upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas diskriminasi yang dialami oleh perempuan baik secara politik, ekonomi dan sosial-budaya. Pun kita memahami tidak sedikit kaum perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Namun Pemerintah condong mempertahankan budaya lama yang mengungkung kaum perempuan dalam keterbelakangan yang melestarikan perempuan sebagai mahluk no. 2 di dalam masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu di moment “Hari kartini” ini, kami dari Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL mengucapkan rasa salut dan hormat kepada seluruh kaum perempuan Indonesia yang gigih melawan budaya diskriminasi serta yang melecehkan kaum perempuan. Dan kami  menegaskan bahwa perempuan harus bangkit melawan penindasan dengan jalan berorganisasi.

Rachmad P Panjaitan



Ketua PP Front Mahasiswa Nasional




[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Kartini, Diunduh pada tanggal 21 April 2014, Pukul 18.34 WIB
[2] Feodal patriarchal lahir akibat basis social Indonesia yang masih setengah feudal berdampak sebagai budaya yang menindas kaum perempuan Indonesia yang memposisikan perempuan selalu dinomorduakan dan mengungkung perempuan dalam keterbelakangan yang mendalam. Sedangkan liberal machoisme lahir sebagai konskwensi setengah jajahan dimana Imperialisme yang masih mendominasi Indonesia.liberal machoisme ini dapat dilihat dengan berbagai bentuk mulai dari perempuan yang dianggap lemah, perempuan menjadi komoditas pasar atau bahkan seksual.
[3] Pramoedya Ananta Toer. Panggil Aku Kartini Saja. Lentera Dipantara, Jakarta 2003

MP3EI Adalah Megaproyek Imperialisme AS Menyelesaikan Krisis

Written By Front Mahasiswa Nasional on Sabtu, 12 April 2014 | 04.38


Situsi krisis Imperialisme AS yang semakin akut dan kronik, dijawab dengan menciptakan berbagai regulasi yang menindas dan menghisap sebagai upaya mempercepat agar keluar dari krisis yang mengerogoti sistem masyarakat yang busuk dan lapuk tersebut. Di negeri-negeri Imperialisme bahkan di negeri setengah jajahan seperti Indonesia, berbagai paket kebijakan dipaksakan untuk meyegarkan perekonomian Imperialisme AS dengan melipatgandakan penghisapan atas sumber daya alam dan manusia. Eksploitasi terhadap alam dan manusia meningkat yang merupakan konskuensi dari krisis yang dialami imperialisme AS. Sebab  jalan utama bagi Imperialisme AS dalam memulihkan krisis adalah dengan meningkat penghisapan dan penindasan terhadap rakyat dunia. Skema neoliberalisme melalui liberalisasi, privatisasi, deregulasi, pencabutan subsidi, pengetatan anggaran belanja, menjadi andalan utama imperialisme memulihkan krisis. Akan tetapi sebagaimana analisa kita, bahwa sistem neoliberalisme yang diterapkan oleh Imperialisme AS terhadap dunia khususnya Indonesia, adalah sistem yang gagal, yang tentu memperdalam kesengsaraan bagi rakyat.

Masyarakat Indonesia setengah jajahan dan setengah feodal yang didominasi oleh imperialisme dan feodalisme, yang dipimpin oleh  pemerintahan bersama (boneka) antara borjuasi komprador, tuan tanah besar dan kapitalisme birokrat yang saat ini masih dipimpin SBY, semakin menunjukkan ketertundukkannya pada tuannya Imperialisme AS. Di saat imperialisme AS jatuh pada jurang krisis global, negara setengah jajahan khususnya Indonesia menjadi sasaran utama bagi imperialisme AS untuk memulihkan krisisnya. Bahkan dalam 2013 seluruh pertemuan regional, internasional mulai dari MDG’s, APEC dan WTO diadakan di Indonesia, yang keseluruhannya bertujuan untuk semakin menstimulus penguasaan atas bahan dasar murah, tenaga kerja murah, tempat pemasaran yang luas dan eksport kapital dalam bentuk investasi dan utang. SBY tentu “bangga” diunjuk sebagai kacung dalam menyukseskan misi jahat imperialisme AS tersebut. Indonesia sebagai negara yang strategis di Asia, dijadikan imperialisme AS sebagai bonekanya yang baik untuk melanggengkan kepentingan imperialisme AS dalam mempertahankan dominasi atas ekonomi, politik, budaya dan militer di Asia atau dunia. Dan kebijakan MP3EI pun lahir dari gagasan imperialisme AS sebagai upaya untuk menyelesaikan krisis global 2008 sampai sekarang yang langsung menyerang tubuh Imperialisme AS.

Dalam tulisan ini, kita akan membahas manifestasi ketertundukan Indonesia atas penyelamatan krisis yang dialami tuannya imperialisme AS. Bentuk neoliberalisme yang diajalankan imperialisme AS di Indonesia tentu akan meningkatkan perampasan besar-besaran atas sumber daya alam Indonesia melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (bahasa Inggris: Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development) dengan singkatan MP3EI adalah sebuah pola induk perencanaan ambisius dari pemerintah Indonesia yang digembar-gemborkan dapat mempercepat sebuah perluasan pembangunan ekonomi dan disebut-sebut juga dapat mendorong pemerataan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.[1]

Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ini akan akan dikembangkan berdasarkan demografi dan kekayaan sumber daya alam, dan dengan keuntungan geografis masing-masing daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah membentuk sebuah Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) pada 20 Mei 2011 yang merupakan sebuah lembaga yang melakukan koordinasi untuk pelaksanaan MP3EI. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 4 dari Perpres RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Lembaga ini langsung diketuai oleh Rejim Boneka Imperialisme AS, SBY.

Percepatan dan perluasan pembangunan dilakukan melalui pengembangan delapan program utama yang terdiri atas 22 kegiatan ekonomi utama. Strategi pelaksanaan MP3EI adalah dengan mengintregasikan tiga elemen utama, [2]yaitu (1) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di enam Koridor Ekonomi (KE) Indonesia, yaitu KE Sumatera, KE Jawa, KE Kalimantan, KE Sulawesi, KE Bali–Nusa Tenggara, dan KE Papua–Kepulauan Maluku; (2) memperkuat konektivitas nasional yang terintregasi secara lokal dan terhubung secara global (locally integrated, globally connected); (3) memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan iptek nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Sesuai dengan yang dicanangkan, ketiga strategi utama itu dilihat dari perspektif penelitian perguruan tinggi sesuai dengan cabang keilmuan di setiap perguruan tinggi tersebut, dan sumberdaya alam (SDA) yang berada dalam setiap koridor terkait. Tentu dapat kita nilai bahwa tujuan dari MP3EI senada dengan perintah tuannya yang mempunyai kepentingan untuk menguasai seluas-luasnya sumber daya alam Indonesia dengan berbagai megaproyek.

Kita ketahuai bersama bahwa Indonesia masih menjadi salah satu produsen besar di dunia untuk berbagai komoditas[3] atas bahan dasar bagi imperialisme, antara lain kelapa sawit, kakao (produsen terbesar kedua di dunia), timah, nikel, dan bauksit serta komoditas unggulan lainnya seperti besi baja, tembaga, karet, dan perikanan. Indonesia juga memiliki cadangan energi yang sangat besar seperti batu bara, panas bumi, gas alam, dan air yang sebagian besar untuk mendukung industri imperialisme AS dan sekutunya seperti tekstil, perkapalan, peralatan transportasi, dan pangan.
Dengan pembagian 6 koridor yang tersebar di wilayah Indonesia, tentu akan memasifkan masuknya arus modal dari negeri imperialisme. Tentu megaproyek yang dikembangkan dengan mengandalkan investasi imperialisme, mulai dari pengembangan perkebunan, pertanian, pariwisata pertambangan, infrastuktur. Adapun persebaran prioritas dari 6 koridor dapat dilihat di bagan berikut[4];

Menurut kacung SBY Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, pemerintah akan mengembangkan proyek-proyek MP3EI sampai dengan tahun 2025. Pada tahun 2013-2014 Pemerintah menargetkan beberapa proyek MP3EI yang bisa segera dijalankan. Proyek-proyek tersebut diperkirakan membutuhkan dana dengan total investasi sebesar Rp. 4.000 triliun[5].  Sementara itu Sejak di luncurkan pada 27 Mei 2011 hingga Desember 2012 sebanyak 184 proyek telah mulai dibangun (di-groundbreaking) dengan investasi Rp. 624 triliun[6]. Hal ini menunjukkan bahwa MP3EI, akan semakin mengilusikan pembangunan di Indonesia yang nyatanya ditopang oleh Investasi imperialisme sebagai sasaran empuk eksport kapital  mereka untuk meraup keuntungan baik dari penguasaan atas perkebunan, pertambangan, pariwisata ataupun pembangunan infrastuktur.
Rejim SBY bersama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mengadakan Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) di tahun 2013 silam, untuk menarik calon-calon investor, khususnya untuk sektor infrastruktur.[7] Rejim SBY lagi-lagi menunjukkan pelayanan yang prima bagi imperialisme.
Berbagai kerjasama pun sudah ditandatangi oleh Rejim SBY untuk megaproyek MP3EI. Total Investor asing  pada 2013 saja sudah mencapai 302 perusahaan. Sekitar 16 di antaranya, merupakan investor yang berasal dari wilayah ASEAN, sedangkan sebagian besar didominasi oleh imperialisme AS beserta sekutunya. Pemerintah boneka dan Tuannya Imperialisme AS menandatangani nota kesepahaman kerjasama investasi untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kerjasama investasi tersebut adalah mencakup 13 sektor dari 22 sektor MP3EI. Bahkan imperialisme AS melakukan pelatihan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bertujuan melahirkan tenaga kerja yang patuh dan efektif  untuk mendatangkan keuntungan yang besar bagi mereka. Sementara imperialisme cina ada  53 perusahaan menguasai megaproyek MP3EI di berbagai sektor. Sedangkan investor kemudian  datang dari dari Korea dan Jepang, yang sampai mencapai 81 kontraktor menguasai megaproyek MP3EI di Indonesia. [8] Kemudian tanpa malu-malu SBY mengundang pelaku bisnis Australia yang terhimpun dalam Australia-Indonesia Business Council (AIBC) untuk turut serta dalam mega proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), terutama dalam penguatan ketahanan ekonom.[9] Megaproyek dari MP3EI tidak terlepas dari instrumen Imperialisme AS yakni, WTO, IMF dan WORD BANK untuk terlibat menyuntikan dana investasinya[10].
Proyek MP3EI dijalankan ditengah-tengah perampasan tanah, upah dan kerja. Ada kaum tani, masyarakat adat, suku minoritas yang tinggal di dalam dan sekitar wilayah-wilayah proyek. Mereka berdiam di atas tanah-tanah adat atau ulayat. Walhasil, Pemerintah harus berhadapan dengan masyaraka adat ketika ingin mendapatkan tanah tersebut. Dalam kasus MIFEE di Merauke, proses mendapatkan tanah adat melalui perampasan tanah yang dilakukan  The Saudi Bin Laden Group melalui Rejim fasis SBY dengan tindakan pengusiran, kekerasan dan tipu daya terhadap masyarakat adat. Dan konflik agraria beriringan dengan penetapan MP3EI semenjak 2011 yang berimplikasi atas meningkatnya perampasan tanah di Indonesia. Tahun 2013, konflik agraria dalam persebarannya berdasarkan sektor sepanjang  tahun adalah  sebagai  berikut;  [11]sektor perkebunan sebanyak  180 konflik (48,78%), infrastruktur 105 konflik (28,46%), pertambangan 38 konflik (10,3%), kehutanan 31 konflik. Dengan melihat data konflik agraria tersebut, diharapkan pemerintah selanjutnya dapat melakukan langkah cepatdan tepat untuk menangani permasalahan ini.
Dengan demikian semakin terang bagi kita apa yang menjadi Tujuan dan dampak dari Megaproyek MP3EI terhadap rakyat Indonesia adalah;
1.      MP3EI sebagai Megaproyek yang meningkatkan penghisapan dan penindasan terhadap rakyat Indonesia oleh Imperialisme, Borjuasi komprador dengan penguasaan seluruh wilayah baik melalui pernguasaan atas perkebunan, pertanian, pertambangan, perikanan, pariwisata dan pembangunan Infrastuktur.
2.      Megaproyek MP3EI dibangun atas dasar Investasi imperialisme sebagai wujud nyata dari  “kepentingan imperiailisme” di Indonesia melalui eksport kapital di Indonesia. Namun MP3EI kita nilai kompleks mewakili kepentingan imperialisme di negara setengah jajahan, Indonesia yakni untuk bahan dasar murah melalui penguasaan perkebunan, pertanian, pertambangan dan pariwisata. Kemudian tempat pemasaran melalui latar belakang dari MP3EI yakni untuk konektivitas pemasaran atau sirkulasi percepatan persebaran barang-barang produksi Imperialisme khususnya AS.
3.      MP3EI yang disebut-sebut sebagai upaya untuk mendistribusikan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia baik barat dan timur, adalah legitimasi dan doktrin sampah dari pemerintah boneka SBY. Sebab persebaran pembangunan MP3EI selain bertujuan mendatangkan keuntungan bai imperialisme dan borjuasi komprador, bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas bagi aktivitas sirkulasi modal. Seperti pembangunan infrastuktur jalan tol, bandara, pelabuhan, semuanya bertujuan untuk efisiensi dan efktifitas untuk menopang proses produksi mereka dan pendistibusian barang.  Kemudian megaproyek atas pembangunan Infrastuktur di Indoesia, menjadi sangat mengiurkan bagi Imperialisme untuk berinvestasi. Jadi, jelas bahwa Infrastuktur yang mencegangkan, semua tidak bermanfaat sama sekali bagi rakyat.
4.      MP3EI akan memasifkan perampasan Upah, tanah dan Kerja. Semakin meningkatnya monopoli dan perampasan atas tanah menjadi dampak utama atas pembangunan megaproyek MP3EI, sehingga kaum tani, masyarakat adat, suku minoritas akan semakin kehilangan akses atas tanah di Indonesia. Sedangkan MP3EI yang disebut meningkatkan upah buruh, tentu adalah propaganda busuk dari imperialisme melalui bonekanya SBY. Sebab watak dari imperialisme adalah ekspolitasi terhadap buruh. Artinya MP3EI adalah akan semakin mempertahan politik upah murah di Indonesia.  Dan MP3EI yang disebut sebagai usaha untuk menyediakan lapangan pekerjaan adalah sampah yang bersandarkan kebusukan. Lapangan kerja tentu akan semakin sempit akibat perampasan tanah dan upah yang semakin masif. Bahkan proyek-proyek MP3EI itu hanya kecil membuka lapangan kerja dari lowongan menjadi buruh kebun musiman, buruh bangunan, dan lain-lain
5.      MP3EI semakin meningkatkan kekerasan dan tindakan fasis SBY terhadap kaum tani, masyarakat adat, suku minoritas dan seluruh rakyat Indonesia. Cara-cara kekerasan atau tindakan fasis baik secara terbuka dan tertutup, menjadi cara bagi Rejim Boneka menjalankan Megaproyek MP3EI. Sebab MP3EI ini sudah pasti mendapatkan tantangan keras dari rakyat akibat dari perampasan tanah, upah dan kerja di Indonesia.
Oleh karena iu, seluruh tingkatan Organisasi FMN harus mempropagandakan dan mengkampanyekan pada mahasiswa, rakyat atas kebusukan dan kejahatan dari MP3EI sebagai Megaproyek dari Imperialisme AS untuk menyelesaikan krisis. Ayo, Ayoo Belajar, Berorganisasi dan Berjuang.



[2] http://www.lppm.itb.ac.id/wp-content/uploads/2013/02/Panduan-MP3EI-2013.pdf, Diakses pada tanggal 11/04/2013, Pukul 07.19 WIB
[3] http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam, Diakses pada tanggal 10/04/2014, Pukul 13.56 WIB
[4] http://kp3ei.go.id/in/main_ind/news/48/73/15, diakses pada tanggal 10/04/2014, Pukul 12.34 WIB
[6] http://kp3ei.go.id/in/main_ind/news_detail/48/73/1553, Diunduh pada tanggal 11/04/2014, Pukul 09.20 WIB
[7] http://kp3ei.go.id/in/main_ind/news_detail/48/73/1556, Diakses pada tanggal 11/04/2014, Pukul 09.13 WIB
[8] http://kp3ei.go.id/in/main_ind/news_detail/48/73/1583, Dikses pada tanggal 11/04/2014, Pukul 09.23 WIB
[9]http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2012/07/03/8096.html, Diakses pada tanggal 11/04/2014, Pukul 09.28 WIB
[10] Salamudin Daeng. Manipulasi Kapitalisme Atas Krisis Infrastuktur. Artikel dalam Jurnal Free Trade Watch, IGJ, Jakarta, Edisi Oktober 2012, Hal.6
 
Support : PP FMN | WANS KOM | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger